JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault mengaku malu jika mengirimkan delegasi pemuda ke luar negeri karena sering dipanggil uncle (paman) oleh warga setempat. Dengan disahkannya Undang-undang Kepemudaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seseorang dikatakan pemuda jika berumur 16 hingga 30 tahun.

"Terus terang saja, kadang-kadang kita malu. Kalau delegasi pemuda kita ke luar negeri, dipanggilnya uncle (paman). Karena, kita terlalu tua-tua," kata Adhyaksa seusai menghadiri Rapat Paripurna pengesahan UU Kepemudaan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).

Perubahan materi yang paling menonjol dalam UU Kepemudaan yang telah disahkan yakni klasifikasi umur pemuda. Dalam UU tersebut, umur pemuda dipatok antara 16-30 tahun. Sedangkan dalam draft RUU Kepemudaan, umur pemuda dipatok antara 18-35 tahun.

Adhyaksa berharap dengan perubahan batasan umur pemuda ini, maka Indoensai akan memperbaiki sirkulasi kepemimpinan yang semmpat mandek. Dengan UU ini, maka setiap organisasi kepemudaan, keanggotaannya dibatasi hingga umur 30 tahun. "Saya kira masalah umur. Dimana Indonesia mengalami sirkulasi kepemimpinan yang mandek. Ada yang umur 40, 50, masih dibilang pemuda," ungkapnya.

Adhyaksa berharap dengan adanya UU kepemudaan ini, Indonesia mempunyai pondasi yang kuat dalam membangun Indonesia ke depan. Oleh karena itu, ia juga merasa bersyukur meski harus berkorban mundur sebagai anggota DPR terpilih untuk periode 2009-2014, hasil kerja dirinya dan jajaran di Menegpora ternyata membuahkan hasil.

"Dan saya bersyukur, walaupun saya harus mundur sebagai anggota DPR, karena memperjuangkan Undang-undang ini. tetapi saya bisa buktikan, Alhamdulillah di akhir tugas saya Undang-undang ini telah terlaksana (disahkan/red). Saya puas sekali dalam kepengurusan lima tahun ini," ujarnya.

Untuk masa percobaan UU Kepemudaan dalam empat tahun ke depan, Adhyaksa berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang berusaha menguji metriil (judicual review) UU Kepemudaan. "Kami mohon semua ditaati. Undang-undang Olahraga sudah pernah di-judicial review, dan hasilnya kalah. Sekarang harus ditaati saja," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno menyatakan disahkannya UU Kepemudaan adalah demi mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dari aspek kepemudaan, pelayanan kepemudaan dalam bentuk koordinasi, melakukan pendanaan kepemudaan bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

Salah satunya terkait kewajiban pemerintah untuk menyediakan dana dan akses permodalan dalam mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. Menurut Irwan, untuk mendukung penyediaan dana tersebut, maka pemerintah diamanatkan untuk segera membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. "Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, personalia dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda ditetapkan dalam peraturan pemerintah," kata Irwan. (Persda Network/cr2)